Berita

sekretaris daerah kab. takalar ir. h. nirwan nasrullah, m.si mewakili plt. bupati takalar buka secara resmi bimbingan teknis (bimtek) penangangan konflik pertanahan bagi camat, kasi pemerintahan, lurah dan kades se- kab. takalar tahun 2016 di hotel ramedo makassar. jum’at, 11 nopember 2016.

bimtek yang diselenggarakan oleh bagian pemerintahan setda. kab. takalar tersebut berlangsung selama dua hari dari tanggal 11 s/d 12 nopember 2016 diikuti oleh para camat, kasi pemerintahan, lurah dan kades se- kab. takalar.

kabag. pemerintahan setda. kab. takalar hj. andi herny ah, se.,m.ap selaku ketua panitia penyelenggara melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasar pada dpa bagian tata pemerintahan sekretariat kab. takalar tahun 2016 tentang bimtek penanganan konflik pertanahan bagi camat, kasi pemerintahan, lurah dan kades se- kab. takalar. bertujuan untuk mensosialisasikan dan pembibingan dalam proses dan penyelesaian konflik pertanahan, meningkatkan usaha pencegahan penyelesaian terkait dengan konflik pertanahan melalui sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakatn serta untuk meningkatkan kerjasama pencegahan dan penegakan hukum antara pemerintah kabupaten, badan pertanahan nasional, penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk lebih mendorong pengembangan kemitraan yang bersifat persuatif.

sekda takalar dalam sambutannya mengatakan diantaranya, beliau mengharapkan dengan adanya bimtek ini dapat lebih menambah wawasan serta pengetahuan tentang tata cara penyelesaian masalah konflik pertanahan, sehingga dapat meminimalkan benturan yang terjadi di masyarakat akibat ketidak tahuan akan tujuan dan penanganan konflik pertanahan tersebut. beliau juga mengingatkan kepada para peserta supaya waktu yang disiapkan dalam bimtek tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan mengikuti rangkaian acara secara penuh dan bersungguh-sungguh.

diakhir sambutannya, beliau berharap dengan selesainya bimtek ini dapat memberikan komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan upaya-upata dari penerapan regulasi penanganan konflik pertanahan di kab. takalar, output program ini betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, melalui kepala wilayah utamanya para penentu kebijakan di tingkat kelurahan/desa maupun kecamatan yang tentunya bisa menindaklanjuti program ini melalui sosialisasi di tingkat masyarakat serta dapat mengimplementasikan dan menerapkan regulasi yang telah ada dan didapatkan di tempat ini dalam pencegahan penyalahgunaan tanah negara untuk kepentingan umum.

(dok. humas & pde)