Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar didasarkan pada landasan hukum yang kuat dari tingkat nasional hingga peraturan daerah:
| No | Peraturan / Landasan Hukum | Deskripsi Tentang Penyelenggaraan |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 | Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. |
| 3 | Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 | Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang menjadi pedoman utama integrasi sistem dokumentasi hukum di Indonesia. |
| 4 | Permenhukumham Nomor 8 Tahun 2019 | Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna menjamin keseragaman format data dan sistem pengarsipan hukum nasional. |
| 5 | Peraturan Bupati Takalar | Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Takalar sebagai acuan pelaksanaan teknis di tingkat daerah. |